MEDIA BLITAR – Gelaran pertandingan balap mobil listrik atau Formula E, oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih menjadi pro dan kontra di kalangan fraksi DPRD Jakarta.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu fraksi yang nampak sedang menanggapi kritik terkait pertandingan Formula E, oleh sebab itu disebutkan bahwa ajang tersebut juga tak sedikit dibiayai 100 persen digunakan melalui APBD Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta yang memunculkan dokumen klarifikasi Formula E untuk meluruskan polemik terkait pertandingan balap mobil tersebut, terutama tentang persoalan yang tinggi.
Baca Juga: Trio Warkopi Mirip Warkop DKI Diprediksi Sukses 2022, Mbah Mijan: Berkaryalah Dengan Hal-Hal Baru
“Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas, kan informasinya sampai Rp2,3 T. itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar komitmen fee segitu,” ucap Riza di Balai Kota Jakarta, seperti dikutip dari artikel ANTARA.
Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa dalam dokumen yang telah diterbitkan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki total pembayaran dan sudah dilakukan sebesar Rp560 miliar, serta hal tersebut diperuntukkan bagi ketiga musim tersisa 2022 hingga 2024.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa jumlah uang itu merupakan hasil kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI dan Formula E Operations (FEO).
Baca Juga: Giring Mengkritik Adanya Kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta yang Telah Diambilnya
“Yang benar adalah Rp560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan per tahun,” kata Riza Patria.
Dengan adanya angka tersebut menjadi perhitungan terbaru, lantaran sebelumnya surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada tahun 2019 tercantum kewajiban pembayaran komitmen yang mencapai Rp2,3 triliun.
“Dulu itu kan masih draf yang (surat) Kadispora, hasil negosiasi dengan pihak Formula E itu disepakati angka itu disepakati untuk tiga tahun ke depan ya, 2022, 2023, 2024,” ucapnya kembali.
Baca Juga: Dirjen KI Kemenkumham Ikut Senggol Warkopi, Dinilai Langgar Hak Cipta Warkop DKI
Selain itu, menurut Politikus Gerindra mengatakan pihak Pemprov DKI berharap ke depannya pendanaan Formula E yang tidak lagi menggunakan APBD DKI Jakarta.
“Diharapkan ke depan pembiayaan tidak lagi dengan APBD, diharapkan ke depan dengan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat,” ucapnya lagi.
Menurut Pemprov DKI sebelumnya melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), mengatakan tentang persoalan perkembangan terkini terkait isu Formula E.
Namun, fraksi PDI perjuangan mengkritik karena menilai Diskominfotik tidak memiliki kompetensi untuk memberi penjelasan persoalan Formula E dan PSI juga telah menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E.***