Network
MEDIA BLITAR – Seperti yang diketahui, jika beberapa hari belakangan, sejumlah penduduk Afghanistan memilih untuk keluar dari negaranya, dengan ragam cara.
Hal ini dilakukan oleh mereka, beriringan dengan aksi Taliban di Afghanistan.
Dan seperti yang dikabarkan pihak Reuters, menanggapi kondisi yang terjadi di Afghanistan, Google memilih untuk kunci sejumlah akun email pemerintahan Afghanistan dalam periode yang tak diketahui.
Sikap Google ini muncul, sebagai bentuk kekhawatiran jejak digital, dari pemerintahan sebelumnya bersama mitra internasional.
Baca Juga: India Umumkan Pertemuan Pertama dengan Taliban
Dalam minggu-minggu sejak pengembalian secara cepat Afghanistan oleh Taliban dari pemerintah yang didukung AS, jika sejumlah database milik negara tersebut, dapat dieksploitasi oleh penguasa baru untuk memburu musuh-musuh mereka.
Dan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Google Alphabet Inc dikabarkan berhenti mengkonfirmasi terkait akun pemerintah Afghanistan dikunci, mengatakan bahwa perusahaan sedang memantau situasi di Afghanistan dan mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun yang relevan.
Seorang karyawan dari mantan pemerintah, mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan email-email mantan pejabat.
Akhir bulan lalu, karyawan itu mengatakan, bahwa Taliban telah memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja.
"Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya," kata karyawan itu.
Karyawan itu mengatakan, dia tidak mematuhi dan sejak itu memilih untuk bersembunyi.
Dan dikabarkan lebih lanjut, jika ada beberapa badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk menangani email secara resmi, termasuk kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi, pertambangan, kantor protokol kepresidenan Afghanistan, hingga beberapa badan pemerintah daerah.
Pangkalan data dan email pemerintah yang menguasai, dapat memberikan informasi tentang pegawai pemerintahan sebelumnya, seperti informasi mantan menteri, kontraktor pemerintah, sekutu suku, dan mitra asing.
"Ini akan memberikan banyak informasi yang nyata," kata Chad Anderson, seorang peneliti keamanan dengan perusahaan intelijen internet DomainTools yang membantu Reuters mengidentifikasi kementerian mana yang menjalankan platform email.
"Bahkan hanya memiliki daftar karyawan di Google Sheet adalah masalah besar," sambungnya.
Baca Juga: 11 Fakta Terbaru Usai Taliban Memasuki Pinggiran Kota Afghanistan
Selain itu, layanan email Microsoft Corp juga digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah Afghanistan, termasuk kementerian luar negeri dan kepresidenan. Namun, belum dijelaskan apa langkah dari perusahaan perangkat lunak untuk mencegah kemungkinan, bila data jatuh ke tangan Taliban.
Sementara pihak Microsoft, menolak untuk berkomentar. Sementara Anderson mengatakan upaya Taliban untuk mengendalikan infrastruktur digital buatan AS patut diperhatikan.
***
