Google Kunci Akun Pemerintahan Afghanistan, saat Taliban Terlusur Email untuk Hal Ini

- 4 September 2021, 21:36 WIB
Ilustrasi - Google kunci email pemerintah Afghanistan.
Ilustrasi - Google kunci email pemerintah Afghanistan. / REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

MEDIA BLITAR - Google untuk sementara waktu mengunci sejumlah akun email pemerintah Afghanistan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal ini muncul, karena kekhawatiran atas jejak digital yang ditinggalkan oleh mantan pejabat dan mitra internasional mereka.

Dalam minggu-minggu sejak pengembalian secara cepat Afghanistan oleh Taliban dari pemerintah yang didukung AS, dikabarkan oleh Reuters, jika sejumlah database milik negara tersebut, dapat dieksploitasi oleh penguasa baru untuk memburu musuh-musuh mereka.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Google Alphabet Inc dikabarkan berhenti mengkonfirmasi terkait akun pemerintah Afghanistan dikunci, mengatakan bahwa perusahaan sedang memantau situasi di Afghanistan dan mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun yang relevan.

Baca Juga: Gerak Cepat AS, Tingkatkan Prospek Penggunaan Pangkalan di Korea Selatan untuk Pengungsi Afghanistan

Seorang pegawai dari mantan pemerintah, mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban sedang berusaha untuk mendapatkan email-email mantan pejabat.

Akhir bulan lalu, karyawan itu mengatakan, bahwa Taliban telah memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja.

"Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya," kata karyawan itu.

Baca Juga: 11 Fakta Terbaru Usai Taliban Memasuki Pinggiran Kota Afghanistan

Karyawan itu mengatakan, dia tidak mematuhi dan sejak itu memilih untuk bersembunyi.

Dan dikabarkan lebih lanjut, jika ada beberapa badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk menangani email secara resmi, termasuk kementerian keuangan, industri, pendidikan tinggi, pertambangan, kantor protokol kepresidenan Afghanistan, hingga beberapa badan pemerintah daerah.

Halaman:

Editor: Arini Kumalasari

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x