MEDIA BLITAR - Negara bagian terpadat di India, Uttar Pradesh, telah mengusulkan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pasangan memiliki lebih dari dua anak.
Kabar ini menunjukkan, bahwa wilayah tersebut, menjadi negara bagian kedua yang diperintah oleh partai Perdana Menteri Narendra Modi, yang membuat proposal semacam itu.
Seperti yang dikutip dari Reuters, jika Uttar Pradesh adalah sebuah negara, maka ada 240 juta penduduknya akan menjadikannya negara terpadat kelima di dunia, dan tercatat kepadatan penduduk di negara bagian utara, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional.
Baca Juga: Tingginya hanya 51 Cm, Sapi di India Ini Dinobatkan Jadi Sapi Terpendek di Dunia, Intip Potretnya
Di bawah proposal pemerintah negara bagian yang diumumkan pada hari Sabtu 10 Juli 2021, dilaporkan ada pasangan yang memiliki lebih dari dua anak, tidak akan diizinkan untuk menerima tunjangan atau subsidi pemerintah. Di mana hal ini, berujung pada larangan melamar pekerjaan di pemerintah negara bagian.
Pertimbangan RUU ini, karena sumber daya ekologi dan ekonomi negara yang terbatas, maka perlu dan mendesak agar penyediaan kebutuhan dasar kehidupan manusia dapat diakses oleh semua warga negara.
Sementara itu, pendapatan per kapita di Uttar Pradesh kurang dari setengah rata-rata nasional.
Baca Juga: Pasien Isolasi Covid-19 di India Meninggal, Usai Keluarga Diduga Cabut Colokan Ventilator untuk AC
Rancangan undang-undang tersebut, terbuka untuk komentar publik hingga Juli, perlu diratifikasi oleh anggota parlemen negara bagian.
Sementara itu, India diperkirakan akan menyalip China sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2027, tetapi tidak memiliki kebijakan dua anak secara nasional.
Negara bagian Assam di timur laut, yang juga diperintah oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata, bulan lalu mengumumkan rencana untuk melakukan tindakan serupa, di mana akan menahan tunjangan pemerintah, apabila kedapatan keluarga dengan anak lebih dari dua.
Baca Juga: Banjir Musiman Sungai Gangga India, Ratusan Makam Covid-19 Dikabarkan Terdampak
Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma mengatakan proposal itu sebagian untuk mengendalikan pertumbuhan populasi Muslim berbahasa Bengali di negara bagian itu
Rancangan undang-undang negara bagian ini, termasuk akan memberikan insentif untuk pasangan dua anak jika salah satu dari mereka memilih untuk sterilisasi sukarela, termasuk pinjaman lunak untuk konstruksi atau pembelian rumah dan potongan harga untuk tagihan listrik dan pajak properti.
***