MEDIA BLITAR – Tenaga Kesehatan dr. Tirta ungkap pemerintah harus menanggung kehidupan masyarakat yang tidak bekerja imbas dari kabar perpanjangan PPKM Darurat.
Awalnya dr. Tirta mengungkapkan alasan tidak setuju dengan perpanjangan PPKM Darurat yang dinilai tidak efektif.
Tidak hanya memberikan kritik, dr. Tirta juga memberikan solusi terhadap pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Dilansir MediaBlitar.com dari kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Sabtu, 17 Juli 2021 dr. Tirta menyampaikan hal terkait perpanjangan PPKM Darurat 2021.
Baca Juga: dr Tirta Beri Saran dan Solusi Pada Pemerintah Usai Ungkapkan Tidak Setuju Perpanjangan PPKM Darurat
dr. Tirta menyampaikan bahwa pemerintah harus memberikan bantuan makanan subsidi kepada masyarakat imbas dari penerapan perpanjangan PPKM Darurat.
“Satu, PPKM tapi ngasih makan, kalau gak bisa makan ya udah jangan PPKM,” ujar dr Tirta
Kemudian dr Tirta mengatakan pemerintah harus melakukan penghematan anggaran dengan membuang hal yang tidak perlu seperti penyemprotan desinfektan yang dilakukan ke udara ataupun jalan tempat terbuka di beberapa wilayah di Indonesia.
“Kedua, mau gak mau adalah penghematan anggaran. Desinfektan yang dari udara itu gak perlu, bansos yang itu gak perlu. Lebih baik ini digunakan untuk vaksinator door to door. Jadi memperbanyak vaksinasi,” lanjut dr Tirta.
Baca Juga: Dr Tirta Tidak Setuju Dengan Perpanjangan PPKM Darurat: Harusnya Dicoba Solusi Yang Lain
Menurut dr. Tirta contoh penghematan anggaran yang bisa dilakukan dengan menerapkan WFH pada pegawai yang mendapatkan gaji bulanan, diantaranya ASN, pejabat eselon, DPR, dan MPR.
“Ketiga, yang dapat gaji bulanan yang di WFH kan, yaitu ASN, pejabat eselon, DPR, MPR, yang itu mau gak mau harus di WFH kan. Jadi kita bisa menghemat anggaran,” tambah dr Tirta.
dr. Tirta menjelaskan, nantinya orang yang mendapat gaji harian harus diperbolehkan kerja, namun dengan syarat mereka harus mendapat prioritas utama mendapat vaksin lebih dulu.
Baca Juga: Pernyataan Sikap Forum Pimred PRMN, Desak Pemerintah Penuhi Hak Dasar Masyarakat Saat PPKM Darurat
Hal lain yang perlu dilakukan adalah Mensos harus melakukan pendataan terhadap orang-orang yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena tidak mempunyai penghasilan bila tidak bekerja.
“Terakhir, ya harus mengakui salah. Jadi rakyat legowo,” jelas dr Tirta.
Setelah itu dr Tirta mencontohkan berbagai pemimpin dari negara lain yang telah mengakui kesalahannya.***