MEDIA BLITAR - Akhir-akhir ini beberapa akademisi dan praktisi menyorot beban Indonesia terkait pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan biaya.
Berdasar hal tersebut mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebutkan pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur lebih parah dari korupsi langsung.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika di Lombok Resmi Berganti Nama, Begini Kata Wakil Menteri BUMN
"Pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur komersial ini lima kali lebih parah dibandingkan korupsi langsung," kata Said Didu dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Ia menyorot proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung harusnya USD 6,2 miliar membengkak menjadi USD 8,6 miliar.
Selain itu, proyek Jalan Tol Cilincing juga mengalami pembengkakan biaya pembangunan, yang semula Rp4 triliun menjadi Rp10 triliun.
Ia juga menyebutkan, terdapat lima kerugian yang harus pemerintah Indonesia tanggung akibat pembengkakan biaya pembangunan infrastruktur komersial.
Lima kerugian itu antara lain: