Network
MEDIA BLITAR - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta program Kartu Prakerja.
Program yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang itu benar-benar disambut dengan baik oleh masyarakat.
Baca Juga: Yakin Tidak Lolos? Cek Sekali Lagi Hasil Pendaftaran Prakerja Gelombang 11, Siapa Tahu Berubah
Akan tetapi, kata Kurnasih sebagai langkah antisipasi terhadap kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi, harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya.
Untuk itu fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat penting agar datanya sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai maksimal.
"Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam," ucap Kurniasih seperti dikutip Media Blitar, Senin, 9 November 2020.
Baca Juga: Hasil Liga Italia AC Milan VS Verona: Dramatis! Zlatan Ibrahimovic jadi Penyelamat Milan
Politikus Fraksi PKS itu mengungkapkan, pihaknya selaku mitra sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini.
Lebih lanjut, ia juga menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2021 dibuka Awal Maret, Berikut ini Tips Agar Lolos CPNS 2021
"Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini," katanya.
Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI).
Bidang-bidang itu juga merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan saat ini.
Baca Juga: Nikmati Makan Kenyang dan Hemat Dengan ShopeePay Deals Rp1
Kurniasih menekankan, persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan.
Bahkan, cenderung melakukan pengurangan pegawai akibat terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, Dia mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke luar negeri.
"Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur," paparnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Awas Akun Palsu BLT Banpres UKM di Sosial Media!
Dia meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri serta mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongan kerja di luar negeri.
"Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik," tutupnya.***
