Pemerintah Indonesia Akan Pamerkan Program Rehabilitasi Mangrove Kepada Para Pemimpin G20

- 9 Desember 2021, 17:31 WIB
Pemerintah Indonesia Akan Pamerkan Program Rehabilitasi Mangrove Kepada Para Pemimpin G20
Pemerintah Indonesia Akan Pamerkan Program Rehabilitasi Mangrove Kepada Para Pemimpin G20 //website Kemenko kemaritiman dan investasi

Menurutnya menjelaskan, agar program rehabilitasi mangrove sudah bisa disiapkan dengan optimal guna menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan maupun menahan laju perubahan iklim.

“Saya minta kita siapkan sebaik-baiknya program mangrove kita untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga iklim dunia,” katanya lagi.

Sementara itu, menurut Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti, mengatakan rehabilitasi mangrove merupakan program prioritas nasional yang sudah direncanakan oleh presiden Jokowi.

Baca Juga: Bkin Mendelik Kaesang Borong Saham Rp92,2 Miliar, Tak Sebanding dengan Kekayaan Jokowi Cuma Capai Rp64 Miliar

“Program ini pun sudah  dimasukkan dalam Perpres Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk percepatan rehabilitasi mangrove 600 ribu hektare sampai 2024,” ucap Nani Hendiarti.

Menurutnya menjelaskan, khusus tahun 2021 awalnya ditargetkan rehabilitasi mangrove seluas 100 ribu hektare, namun karena pandemi Covid-19 yang dimana terjadi pembatasan hingga tahun ini para pemerintah hanya bisa fokus pada penyediaan bibit.

Baca Juga: Presiden Jokowi Instruksikan Segera Tangani Erupsi Gunung Semeru, Gubernur Khofifah: Duka Seluruh Indonesia

Baca Juga: Lebih Julid dari Kevin Sanjaya, Hendra Akui Lebih Berat Lawan Jokowi Dibandingkan The Minions

Selain itu, Bank Dunia, Jerman dan Uni Emirat Arab (UEA) juga akan memberikan dukungan mulai tahun depan yang sudah bisa dimulai targetkan minimal double atau triple, sekitar 150 ribu sampai 200 ribu hektare rehabilitasi mangrove.

“Target tercatat oleh kami sekitar 40 ribuan hektare tahun ini. Tapi nanti akan kami update sampai akhir tahun karena angka tersebut hanya yang tercatat dari kementerian/lembaga. Kalau BUMN, sektor swasta sampai pemerintah daerah, itu nanti juga akan ikut dicatat,” katanya lagi.

Halaman:

Editor: Annisa Aprilya Putri

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah