Network
MEDIA BLITAR - Menteri Sosial Tri Rismaharini sudah menduduki jabatannya selama satu tahun. Kinerja Risma mendapatkan respon dari sejumlah kalangan dinilai telah berhasil meningkatkan mutu data bantuan sosial (bansos) secara efisien.
Hal tersebut diungkap oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam, menerangkan Risma telah bekerja sesuai dengan prosedur, salah satunya adalah bagaimana upaya yang dilakukannya tersebut berhasil melakukan perbaikan data kemiskinan di tanah air.
Baca Juga: Belum Genap Setahun Menjabat Sebagai Mensos, Bu Risma ke Presiden Jokowi: Saya Akan Mundur
Kinerja Risma dianggap progresif lantaran semakin meningkatnya kualitas data akan sulit tercapai apabila dilakukan hanya sekedar pendekatan administratif.
"Mensos memecahkan kerumitan ini dengan memperkuat dukungan teknologi," ujarnya, Senin, 1 November 2021.
Di samping itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan selama satu tahun menjabat, Risma selalu menyempatkan diri untuk memastikan bantuan sosial segera didistribusikan kepada pihak penerima.
Baca Juga: Mensos Risma Marah-Marah Lagi ke Koordinator Penyalur Bansos Gorontalo, Tak Tembak Kamu Ya!
Yandri Susanto mengemukakan Risma tengah bekerja keras untuk perbaikan data agar orang miskin menerima bantuan.
Mutu Data Bantuan Sosial yang Dikelola Risma
Kementerian Sosial telah menyimpan 21 juta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ganda dengan penerima memperoleh dua bantuan yakni, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BST (Bantuan Sosial Tunai).
Risma juga turut menyampaikan, sekarang pihak kementerian telah mempunyai sejumlah data sepadan dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil setiap 1 April 2021.
Baca Juga: Viral Mensos Risma Marah-Marah di Media Sosial, Pandji Pragiwaksono Sarankan Konsultasi ke Psikolog
Data pembaharuan DTKS tersebut berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 12/Hub/2021, sehingga berubah nama Ne DTKS.
"Kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21,1 juta data yang kita tidurkan," ujarnya.
Terkait data yang ditidurkan tersebut, Risma menerangkan telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga diantaranya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Baca Juga: Kenapa Risma Ngamuk ke ASN hingga Bikin Warga Papua Sakit Hati? Ini Penyebabnya
Kemudian, Risma setelah 21 juta data penerima bantuan sosial ditidurkan, kementeriannya akan melakukan penerimaan usulan dari Pemda untuk menerima bansos baru.
Risa juga meyakini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelolanya telah tidak bermasalah artinya, tidak ada data ganda.
"Nggaklah, nggak, jadi begini kalau graduasi pasti sudah gak mungkin keluar lagi, data kita sangat valid, saya percaya itu, sudah berapa kali diuji," katanya.
Risma juga menyatakan, Kemensos sering melakukan pengecekan secara langsung KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di lapangan.
"Beberapa kali saya muter di seluruh Indonesia," katanya.***
