Network
MEDIA BLITAR – Partai Demokrat telah menerima keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) soal sengketa partai tersebut.
Pada Rabu, 31 Maret 2021, Kemenkumham memutuskan dan menolak untuk mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.
Dengan demikian, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko gagal menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: AHY Terancam Dipenjara Pasca Dilaporkan ke Polisi, Annisa Pohan Darah Tinggi Pantau Konflik Suaminya
Baca Juga: Panduan Mudah Cara Lapor Membayar SPT PPh Wajib Pajak Secara Online, Terakhir Hari ini
Sejalan dengan keputusan pemerintah saat ini, setelah Moeldoko dinyatakan gagal menjadi Ketua Umum partai Demokrat, kini Moeldoko terancam turun dari jabatannya sebagai KSP.
Desakan pencopotan jabatan Moeldoko bukan tanpa sebab melainkan dinilai telah menimbulkan kegaduhan dunia politik dalam negeri.
Desakan ini juga datang dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan atau yang kerap disapa Gus Umar.
Gus Umar menilai Moeldoko harus mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Kepala Staf Kepresidenan lantaran menimbulkan kegaduhan dalam masa pandemic Covid-19 di Tanah Air.
Baca Juga: Pendakian Gunung Semeru Dibuka Kembali Mulai 1 April 2021, Berikut Ini Syaratnya
