MEDIA BLITAR – Boni Hargens Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengajak semua pihak menghindari aksi anarkis saat memperingati hari Sumpah Pemuda karena Sumpah Pemuda itu sakral.
Boni mendengar bahwa ada kelompok yang ingin melakukan aksi protes menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020.
Dia mengatakan bahwa aksi massa memang bagian dari partisipasi politik demokrasi, tetapi hindari anarkisme seperti yang terjadi pada 8 dan 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Masih Dibuka! Pengajuan BPUM atau BLT UMKM Rp2,4 Juta di Kabupaten Blitar Berakhir Besok
Hal ini diungkapkan Boni karena pada 8 dan 13 Oktober terjadi tindakan anarkis terkait aksi demo untuk memprotes pengesahan RUU Cipta Kerja.
Aksi protes tersebut terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan aksi berjalan dengan lancar, tetapi di beberapa tempat terjadi aksi anarkis hingga merusak fasilitas umum.
“Namun jika terjadi anarkis tentunya semua itu tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan hanya merusak citra kaum muda sendiri, ujar Boni yang dikutip Media Blitar dari Antara pada 26 Oktober 2020.
Baca Juga: Jelang Laga Lawan As Roma, Dua Pemain dan Tiga Anggota Staf Ac Milan Dinyatakan Positif Covid-19
Tak hanya mengajak semua pihak untuk menghindari aksi anarkis, Boni juga mengajak ormas dan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).
Boni mengajak kedua pihak tersebut untuk memberikan imbauan kepada anggota dan simpatisannya untuk memperingati Sumpah Pemuda dengan cara yang elegan dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Direktur LPI tersebut berpendapat bahwa jika memang ada agenda untuk kembali turun ke jalan saat peringatan Sumpah Pemuda, merancang aksi protes yang lebih cerdas dan damai perlu dilakukan, bukan aksi yang brutal dan anarkis.
Baca Juga: Cek Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang 2 Sekarang Juga!
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
“Tunjukkan bahwa KAMI benar-benar ingin mengambil bagian di dalam proyek membangun bangsa dan negara meski melalui jalan yang berbeda,” ujar Boni.
Dia juga menambahkan bahwa berbeda itu normal, tetapi menabrak norma dan hukum yang berlaku agar terlihat 'berbeda' itu tidak normal.
“Pemerintahan dalam sistem demokrasi membutuhkan kritik dan evaluasi dari oposisi. Maka, peran masyarakat sipil harus menonjol dalam memberikan evaluasi, tetapi dengan cara-cara yang tidak melawan hukum supaya tidak kontraproduktif,” tambahnya.***