Network
MEDIA BLITAR – Beberapa kelompok di Maroko mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron baru-baru ini yang dinilai menentang Islam.
Melalui media sosial, ajakan tentang boikot produk Prancis atas pernyataan ofensif yang dilakuakan Macron terhadap Islam dan Muslim.
Seruan boikot produk Perancis melalui hastag di Twitter menjadi topik yang trending teratas Twitter di Maroko.
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
"Apa yang terjadi di Perancis adalah penganiayaan terhadap minoritas agama. Perancis tidak dapat membenarkan penganiayaan tersebut dengan dalih ekspresi kebebasan dan sekularisme,” tutur Mohammed Jabron, seorang profesor sejarah Islam, dikutip dari Anadolu Agency.
Dia menambahkan bahwa negara Prancis bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran dan pelanggaran terhadap kesucian mereka.
Partai oposisi terbesar kedua di Maroko, Partai Istiqlal (Kemerdekaan), juga mengungkapkan kebencian yang mendalam atas kartun-kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW, dan pernyataan yang menentang Islam.
Baca Juga: Jelang Laga Lawan As Roma, Dua Pemain dan Tiga Anggota Staf Ac Milan Dinyatakan Positif Covid-19
Partai tersebut menyampaikan beberapa hal untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Islamofobia dan ekstremisme dan untuk menemukan solusi atau cara untuk hidup berdampingan.
Dalam beberapa pekan terakhir, Macron dinilai telah menyerang Islam dan Muslim, menuduh Muslim 'separatisme'. Macron juga menggambarkan Islam sebagai 'agama yang mengalami krisis di seluruh dunia'.
Pernyataannya bertepatan dengan tindakan provokatif oleh Charlie Hebdo yang merupakan surat kabar mingguan satir Prancis, yang terkenal karena menerbitkan karikatur anti-Islam yang telah memicu kemarahan Muslim seluruh dunia.
Baca Juga: Cek Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang 2 Sekarang Juga!
Awal tahun ini, mereka menerbitkan ulang kartun yang dinilai menghina Islam dan Nabi Muhammad.
Karikatur tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 oleh surat kabar Denmark Jyllands-Posten, yang memicu gelombang protes.
