Dua Fraksi Tolak RUU Cipta Kerja Disahkan di Paripurna DPR

4 Oktober 2020, 10:49 WIB
Rapat Baleg DPR RI telah menyetujui RUU Cipta Kerja dibahas di rapat paripurna. /Antara

MEDIA BLITAR - DPR dan Pemerintah resmi menyelesaikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tingkat I atau tingkat dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Dengan demikian, tinggal disahkan menjadi Undang-Undang (UU) di Rapat Paripurna pada Kamis, 8 Oktober mendatang lalu diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Keputusan tingkat I diambil dalam rapat terakhir panitia kerja RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR pada Sabtu 3 Oktober 2020 malam.

Baca Juga: Rafathar Alami Depresi Saat Syuting, Bikin Raffi Ahmad Merasa Bersalah

Perwakilan pemerintah perwakilan Presiden Jokowi yang hadir secara langsung dan daring antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauzia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya Menteri ESDM Arifin Tasrif serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

"RUU Cipta Kerja  disetujui  untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta, Sabtu malam 3 Oktober 2020 dikutip Media Blitar dari Antara News.

“Tujuh fraksi menerima dan dua fraksi menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga
menjelang Rapat Paripurna,”kata Supratman.

Baca Juga: Fenomena Langka: Oktober, Indonesia Akan Alami Hari Tanpa Bayangan, Apakah Salah Satunya Daerahmu?

Pada rapat terakhir tingkat baleg, fraksi Demokrat dan PKS memutuskan untuk menolak ikut menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara itu, tujuh fraksi lainnya setuju membawa pembahasan ke tingkat selanjutnya, yaitu fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP menerima.

RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dari sejumlah pihak, karena dianggap hanya menguntungkan para pengusaha. Aktivis lingkungan dan para pekerja atau buruh sangat menentang pengesahaan regulasi ini.

Regulasi ini dinilai dapat menggeser peran masyarakat adat hutan sehingga perpotensi merusak kelestarian lingkungan. RUU ini bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggarap lahan, mempermudah izin nelayan, dan menyediakan masyarakat berpenghasilan rendah dan bank tanah untuk reformasi agrarian.

Baca Juga: Banjir Komentar Negatif, Tagar Wisuda Unikom Mahal Viral di Twitter

Bagi para buruh, RUU ini memberikan berbagai kepastian antara lain adanya jaminan kehilangan pekerjaan, persyaratan ketat PHK, dan memperkuat hak pekerja perempuan.

Sejumlah organisasi buruh mengancam akan melakukan mogok kerja nasional. Selama ini,
sejumlah organisasi buruh juga sudah beberapa kali menggelar demonstrasi menolak RUU
Omnibus Law di berbagai daerah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil,

Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto menyatakan, aksi tersebut akan dilakukan pada 6-8 Oktober 2020.

***

Editor: Ninditoo

Sumber: Permenpan RB

Tags

Terkini

Terpopuler