MEDIA BLITAR - Dukungan dan ikrar setia mengalir kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dukungan ini menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum pada Jumat, 5 Maret 2021.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanagara memastikan tak ada kader di wilayahnya yang hadir dalam KLB ilegal tersebut.
Para kader baik di tingkat daerah dan cabang dipastikan tak ada yang datang ke Deli Serdang.
"Pertama pemilik suara-suara yang sah di Jabar baik DPD dan DPC tidak ada yang ikut ke Sumut itu (KLB). Dipastikan tidak ada yang ke sana," kata Irfan Suryanagara dikutip Media Blitar dari Antara, Minggu, 7 Maret 2021.
Kendati begitu, Irfan mengaku masih akan mencari tahu apakah ada oknum yang mengatasnamakan DPD Jabar pada KLB yang mencetuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.
Baca Juga: Fulham Siapkan Kejutan Untuk Liverpool
Secara tegas Irfan mengatakan tak segan melapor ke polisi bila menemukan ada oknum yang hadir dan mengatasnamakan DPD Jabar pada di KLB tersebut.
"Saat ini kami sedang mencari apakah ada yang mewakili Jabar atau tidak. Kalau mereka mengaku mewakili akan kami sampaikan ke polisi untuk dilaporkan. Jangan sampai mencoba-coba," ujar Irfan.
Demokrat DPD Jabar, lanjut Irfan, masih setia terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka yang ada di KLB Deli Serdang, menurut dia, kader palsu.
Baca Juga: SEMBUH COVID-19! Ashanty Pilih Bersama Anak-Anaknya Dulu Dibanding Anang Hermansyah
KLB di Deli Serdang, lanjut Irfan merupakan kegiatan yang ilegal atau tidak sah. Pasalnya kader yang datang akan menerima surat keputusan atau SK dari DPP yang diberikan pada DPD dan DPC yang sah.
Sementara mereka yang datang tak mendapatkan surat itu sehingga bisa dipastikan bukan perwakilan resmi. Menurut Irfan, mereka hanya mengklaim secara pribadi perwakilan dari masing-masing daerah, padahal itu tidak benar.
"Dan kalau mereka mengklaim mengatasnamakan DPC dan DPD, maka akan kami tuntut ke polisi karena itu pemalsuan dan penipuan," kata Irfan.
Baca Juga: West Brom Incar Poin Penuh di Kandang Sendiri
Secara teknis, pelaksanaan KLB akan dilegalkan bila minimal dihadiri oleh dua pertiga DPD dan setengah DPC sesuai SK. Hal itu tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Informasi yang dimiliki Irfan, tak ada perwakilan Partai Demokrat yang sah hadir di Deli Serdang dalam KLB Jumat lalu tersebut. Ia menyebut, KLB itu tak lebih dari sekedar ajang pertemuan barisan sakit hati yang gagal dalam pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif.
***