Network
Dalan hal tersebut diambil sebagai bentuk respon sentiment negative publik, terkait pembebasan Saipul Jamil dan keterlibatannya kembali di beberapa program televisi.
Sementara itu, menurut wakil ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, berharap semua pihak televisi bisa lebih memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang menimpa Saipul Jamil dan tidak membuka kembali trauma yang dialaminya.
Baca Juga: KPI Larang Glorifikasi Saipul Jamil di TV: Merespon Sentimen Negatif Publik
“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika keputusan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” ucap Mulyo, seperti dikutip dari laman KPI, pada 6 September 2021.
Terkait hal tersebut, KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk bisa lebih berhati-hati dalam menayangkan sesuatu muatan-muatan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan adab maupun norma.
Baca Juga: Tuai Kecaman! Alasan Inul Daratista Bela Saipul Jamil Terungkap, hingga Ucapkan Maaf
Yang dimaksudkan dalam penayangan suatu muatan-muatan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan adab dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh para publik figur lainnya.
“Kami berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dan informasi yang disampaikan agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani uang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai risiko biasa,” ucap Mulyo.
Terkait hal tersebut, ia menambahkan bahwa hal individu memang tidak boleh dibatasi, akan tetapi dari pihak televisi juga harus lebih mementingkan dan mengedepankan kenyamanan publik.***
