Network
MEDIA BLITAR - Parlemen Indonesia pada Kamis menyetujui undang-undang untuk salah satu perombakan pajak paling ambisius di tanah air, termasuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai tahun depan, pajak karbon baru dan membatalkan rencana pemotongan pajak perusahaan.
Seperti yang diwartakan Reuters, bahwa Undang-undang tersebut, bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pajak, setelah kas negara terpukul besar tahun lalu karena pandemi COVID-19, Menteri Hukum Yasonna Laoly mengatakan kepada parlemen.
Tetapi beberapa kelompok bisnis dan analis, mempertanyakan periode kenaikan pajak yang direncanakan itu, dengan pemulihan ekonomi dari pandemi yang terlihat masih rapuh.
Baca Juga: Manfaat Tempe Bagi Kesehatan Tubuh dan Otak, Makanan Fermentasi Kampung Khas Indonesia Murah Meriah
Undang-undang tersebut menyerukan agar tarif PPN untuk penjualan hampir semua barang dan jasa dinaikkan dari 10% sekarang menjadi 11% pada April mendatang dan menjadi 12% pada tahun 2025, menurut salinan yang ditinjau oleh Reuters.
Ini juga membatalkan pemotongan pajak perusahaan yang direncanakan, dan memperkenalkan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk individu kaya, pajak karbon baru dan program amnesti pajak baru.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa hanya satu dari 9 partai politik yang menentang pengesahan di parlemen.
“Dengan penerapan undang-undang ini, di samping reformasi fiskal dan memastikan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran, kami berharap dapat memperkuat pemulihan ekonomi dan mempercepat pengurangan kemiskinan,” kata Yasonna.
Dampak inflasi dari kenaikan PPN itu dinilai “terbatas dan minimal”, tambahnya.
