MEDIA BLITAR - Dilansir dari laman kominfo, mengenai pemerataan ketersediaan infrastruktur TIK. Menkominfo menyebutkan pembangunan Base Trasnsceiver Station (BTS) merupakan infrastruktur hulu atau pembangunan fisik teresterial telekomunikasi ground segment.
“Tahun 2021 ada 4.200 BTS untuk 4.200 desa dan kelurahan di wilayah 3T, dan tahun depan 2022 3.704 BTS untuk 3.704 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Satu desa 1 BTS, satu Kelurahan 1 BTS,” jelasnya.
Baca Juga: 13 Tahun Lemari Suzanna Tertutup Rapi, Begini Kondisinya: Merinding Suasana Horror Masih Hangat
Menteri Johnny menjelaskan pembangunan infrastruktur BTS hingga tahun 2020 telah dibangun 1.209 BTS atau total sebanyak 9.113 BTS yang akan menjadi tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo.
“Sisanya 3.435 desa dan kelurahan menjadi tugas bersama operator seluler, yang kita harapkan dengan spirit and semangat yang sama, kita selesaikan secara simultan sampai tahun 2022,” tegasnya.
Mengenai aspek tata kelola data. Menteri Kominfo memastikan tata kelola data yang memadai, tata kelola yang baik sebagai upaya pengambilan kebijakan pemerintah dan negara yang akurat.
“Saat ini dianggap perlu perbaikan yang menyeluruh atas tata kelola data nasional pemerintah dalam rangka menghasilkan Satu Data Nasional. Kita semuanya tahu pusat-pusat data tersebar di seluruh level atau tingkatan pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan standar yang berbeda-beda,” ujarnya.
Menteri Johnny menyatakan saat ini Indonesia memiliki 2.700 pusat data dan server. Dari jumlah tersebut hanya 3 persen yang memenuhi standar global.
Baca Juga: Pamor Kripto Naik 4 Persen, Elon Musk: Anda Sekarang Dapat Membeli Tesla dengan Bitcoin
Menurut Menkominfo hal tersebut memberikan dampak yang luas untuk menganalisa data dan untuk menghasilkan satu data yang dapat digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan negara.
“Termasuk pada saat Covid-19 ini seperti misalnya perlindungan sosial, bantuan-bantuan atau kebijakan-kebijakan lain, di mana dibutuhkan sekali akurasi data dan level atau tingkat kualitas data itu sendiri,” jelasnya Menteri Johnny.
Oleh sebab itu, Kementerian Kominfo mendapat tugas untuk dapat memastikan tersedianya Satu Pusat Data Nasional Pemerintah atau server yang harus melayani keseluruhan data dari berbagai sektor.
“Baik di tingkat pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah,” tegasnya.
“Saat ini kita juga tahu aplikasi di Indonesia ini yang hanya untuk pemerintah saja lebih dari 24 ribu, kita butuhkan satu super aplikasi agar terdapat atau terjadinya efisiensi dalam pola dan cara berkomunikasi di antara pemerintah, kita harus selesaikan Pusat Data Nasional,” jelas Menteri Johnny.
Menurut Menteri Johnny apabila tata kelola data yang terpusat ini berhasil dilakukan dengan baik, maka efisiensi pemanfaatan fiskal menjadi lebih baik dan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
Fokus lain Kementerian Kominfo di tahun 2021-2022 adalah digitalisasi penyiaran. Kominfo beserta lembaga penyiaran publik akan melakukan Analog Switch Off pada 2 November 2022.
Baca Juga: Disebut Tak Cukupi Nafkah Istri dan Anak, Bambang Pamungkas Digugat Cerai Oleh Amalia
Oleh sebab itu sekarang Kominfo sedang berupaya untuk membangun infrastruktur fisik untuk mendukung dan menunjang Analog Switch Off di seluruh wilayah di Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Johnny menilai kesiapan untuk menyukseskan digitalisasi penyiaran bukan pekerjaan yang mudah.
Dalam Kick-off Meeting yang diadakan pada Kamis, 25 Maret 2021 di Denpasar, Bali turut hadir juga Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Inspektur Jenderal Dody Setiadi.
Direktur Utama BAKTI Kominfo, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi, dan Dewan Pengawas serta Direksi BAKTI Kominfo. Selain itu, juga hadir mitra BAKTI Kementerian Kominfo yakni PT. Telkom Infra, PT. MTD, PT. Aplikanusa Lintasarta, PT. Huawei, PT. SEI, PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT. ZTE. ***