MEDIA BLITAR – Menjelang pelaksanaan Olimpiade Beijing 2022, sejumlah negara melayangkan boikot dan mengkritisi kebijakan yang ditetapkan.
Terlebih lagi, sejumlah atlet dari negara lainnya, telah mendapatkan arahan sebelum berangkat menuju Olimpiade Beijing 2022.
Salah satu pihak yang menyorot pelaksanaan Olimpiade Beijing adalah Menteri Olahraga Australia yaitu Richard Colbeck. Dimana dia, ingin paea atlet bebas berbbicara selama Olimpiade Beijing 2022 berlangsung.
Baca Juga: Valeree Siow Bertekad Bantu Chan Peng Soon Ikuti Olimpiade Ketiga: Aku Tidak Akan Mengecewakannya
Ini berkesinambungan dengan peringatan yang diterima oleh para atlet yang hendak berpergian ke Olimpiade Beijing, untuk tak menyinggung soal hak asasi manusia saat di China, demi keselamatan diri.
Peringatan itu disampaikan oleh pembicara dalam sebuah seminar, yang dilaksanakan oleh Human Right Watch.
Selain Australia, ada Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang yang melayangkan boikot diplomatik alas Olimpiade yang akan berlangsung ini, karena khawatir tentang hak asasi manusia di China.
Baca Juga: Masih Butuh Gandeng China Urusan Diplomatik, Korea Selatan Tak Ikut-ikutan Boikot Olimpiade Beijing
"IOC (Komite Olimpiade Internasional) telah menjelaskan bahwa semua atlet memiliki hak atas opini politik dan kebebasan untuk mengekspresikannya termasuk melalui media sosial dan wawancara media," kata Colbeck kepada Sydney Morning Herald.
"Setiap ancaman yang ditujukan kepada atlet Australia untuk berbicara, oleh karena itu, sangat memprihatinkan dan sama sekali tidak didukung oleh pemerintah Australia."
Baca Juga: Prestasi Kosong Usai Olimpiade, Greysia – Apriyani Bidik Gelar di Indonesia Masters 2021
Yang Shu, wakil direktur jenderal Departemen Hubungan Internasional Beijing 2022, mengatakan pada hari Rabu bahwa para atlet harus mematuhi piagam Olimpiade dan undang-undang nasional di China selama Olimpiade, yang dimulai pada 4 Februari.
"Setiap perilaku atau ucapan yang bertentangan dengan semangat Olimpiade, terutama yang bertentangan dengan hukum dan peraturan Tiongkok, juga akan dikenakan hukuman tertentu," kata Yang.
Baca Juga: Prestasi Kosong Usai Olimpiade, Greysia – Apriyani Bidik Gelar di Indonesia Masters 2021
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama mengkritik IOC karena menganugerahkan Olimpiade kepada China, dengan alasan perlakuannya terhadap Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya, yang dianggap Amerika Serikat sebagai genosida. Namun China membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada hari Selasa, IOC mengatakan dalam tanggapan email atas permintaan komentar dari Reuters bahwa mereka "mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diabadikan dalam Prinsip-Prinsip Dasar Piagam Olimpiade dan dalam Kode Etiknya" setiap saat.
***