Network
MEDIA BLITAR - Budi Arie Setiadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan bahwa pemerintah sudah menyalurkan Rp18 triliun lebih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.
“Dana desa untuk BLT yang sudah tersalur mencapai Rp18 triliun lebih. Ini merupakan salah satu kegiatan pendukung resiliensi ekonomi desa melalui BLT dana desa,” ujar Budi Arie Setiadi dikutip MEDIA BLITAR dari Antara Rabu, 4 November 2020.
Budi Arie Setiadi Wakil Menteri Desa juga mengatakan pemerintah sudah menyalurkan Rp18,1 triliun kepada 8.001.512 keluarga penerima manfaat (KPM) di perdesaan supaya meningkatkan daya beli warga dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa.
Baca Juga: Nikmati Makan Kenyang dan Hemat Dengan ShopeePay Deals Rp1
Selama pandemi Covid-19 BLT dana desa yang disalurkan kepada warga juga digunakan untuk menjalankan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yang memberikan peluang kerja bagi warga desa.
"Maka sesuai arahan presiden, dana desa dialokasikan untuk tiga hal yakni BLT, PKTD, dan berbagai program sosial untuk mendukung jaring pengaman sosial bagi masyarakat perdesaan," ujarnya.
Selain itu ia juga menjelaskan bahwa persentase dana desa yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKDes) pada 2020 sampai 24 Oktober tercatat 80,87 persen.
Baca Juga: Kabar Terkini Pilpre AS 2020, Biden Memimpin Trump di Negara Bagian Penting, Georgia
Angka tersebut lebih tinggi daripada persentase dana desa yang masuk ke RKDes pada kurun yang sama tahun 2019 yang tercatat 61,54 persen.
“Ada perbandingan year on year, tahun 2019 dengan tahun 2020. Per 24 Oktober, kita bisa lihat, dana desa yang cair ke rekening desa itu sudah mencakup 80,87 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.
Diketahui, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa telah tersalur 100 persen kepada warga desa yang terkena dampak Covid-19.
Baca Juga: Cara Cek Bansos BST Rp500 Ribu per KK Non PKH dari Kemensos? Begini Caranya
Menteri Desa Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri berujar "BLT dana desa itu optimal sekali dan sudah 100 persen (tersalur),"
Gus Menteri tambah, ada selisih 773 desa yang tidak termasuk ke dalam daftar desa yang layak menyalurkan BLT dana desa karena disebabkan oleh beberapa faktor.
Gus Menteri menuturkan bahwa selisih 773 desa lainnya merupakan desa-desa yang memang tidak termasuk ke dalam daftar desa yang layak menyalurkan BLT Dana Desa disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya desa tertentu mungkin semua warganya mampu, tidak ada warga miskin di dalamnya, sehingga desa tersebut tidak layak mendapatkan BLT Dana Desa.
Baca Juga: Pilpres AS, Cuitan Donald Trump Ditandai Twitter Karena Dianggap Menyesatkan
Misalnya di desa tertentu mungkin semua warganya mampu, tidak ada warga miskinnya, sehingga desa tersebut tidak layak menyalurkan BLT dana desa.
Selain itu, bagi desa yang tidak menyalurkan BLT dana desa karena warga miskin yang ada di desa tersebut telah diberikan bantuan dari program Jaring Pengaman Sosial lain dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Bisa juga dikarenakan karena warga yang mampu di desa tersebut menanggung beba warga lain yang kurang mampu melalui dana yang mereka kumpulkan secara gotong royong.
"Contohnya di Malang. Mereka gotong royong untuk mensubsidi warga yang miskin," ujar Gus Menteri.***
