Network
MEDIA BLITAR - Nama seorang purnawirawan jenderal bintang 4 yang berinisial B mencuat ke permukaan setelah terjadinya insiden penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dugaan keterlibatan jenderal tersebut dalam kasus korupsi timah menambah kompleksitas permasalahan ini.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melalui cuitan di media sosialnya, secara terbuka mengungkap inisial jenderal tersebut, sehingga menimbulkan kegemparan di kalangan publik.
Pengungkapan oleh Said Didu
Dalam cuitannya, Said Didu menyebut bahwa publik sudah memahami siapa sosok jenderal berinisial B ini. Dia juga menambahkan bahwa jenderal tersebut sudah lama mengatur bisnis timah dan nikel di Indonesia. Pernyataan ini bukan kali pertama dilontarkan oleh Didu, yang sebelumnya sudah sering membongkar berbagai kasus korupsi di sektor pertambangan.
Insiden Penguntitan Jampidsus
Isu ini semakin panas setelah laporan mengenai penguntitan Jampidsus Febrie Adriansyah oleh tiga anggota Densus 88 saat makan malam di sebuah restoran. Tindakan ini dianggap mencurigakan karena anggota Densus tersebut dilaporkan membawa alat perekam. Berkat tindakan cepat dari Polisi Militer, salah satu anggota Densus 88, Brigadir Polisi Dua (Bripda) Iqbal Mustofa, berhasil ditangkap.
Reaksi dan Tindakan Kejagung
Kasus ini memicu berbagai reaksi dari publik yang menuntut kejelasan dan tindakan tegas dari Kejaksaan Agung. Kejagung sendiri menyatakan akan menyelidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan jenderal tersebut serta memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. Penguntitan terhadap Jampidsus menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan independensi penegakan hukum di Indonesia.
Tanggapan Kapolri
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ketika dimintai tanggapan mengenai isu penguntitan, menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak yang melakukan penguntitan. Hal ini menunjukkan adanya kerumitan dalam mengungkap kebenaran di balik insiden ini. Publik menanti langkah konkret dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini serta memastikan bahwa hukum berlaku adil bagi semua pihak.
Kasus ini menyoroti berbagai masalah yang masih menghantui sistem penegakan hukum di Indonesia, termasuk keterlibatan oknum dalam praktik korupsi dan tindakan intimidasi terhadap aparat penegak hukum. Transparansi dan tindakan tegas sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan keamanan negara.***
