MEDIA BLITAR – Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali disenggol soal isu sengketa tanah warga dalam pembangunan Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang memakan tanah mereka.
Sentilan ini rupanya dirasakan langsung oleh Pengamat politik Rocky Gerung usai seorang pawang hujan bernama Amaq Daud lapor ke polisi karena merasa nama baiknya tercemar akibat tersebarnya foto-foto dirinya bersama Jokowi saat peresmian Sirkuit Mandalika ke publik.
Tak hanya itu, dirinya juga dituduh gagal mengendalikan hujan saat perhelatan World Superbike (WSBK) pada 19-20 November 2021 lalu.
Amaq Daud mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah diminta panitia untuk menjadi pawang hujan saat event olahraga itu dilaksanakan, melainkan saat Jokowi pertama kali menjajal sirkuit tersebut dengan motornya
Gatal buat hanya tinggal diam, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa saat ini, pawang di Indonesia tengah bermasalah.
Menurutnya, seseorang yang disebut 'pawang' itu tidak dapat mengatasi berbagai permasalahan di Tanah Air.
"Kita mesti tahu negeri ini pawang utamanya bermasalah karena nggak bisa turunin harga, dan bertambah terus kasus tentang keadaan republik. Dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata Rocky Gerung, sebagaimana dilansir oleh MEDIA BLITAR dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 24 November 2021.
Baca Juga: Buntut Pembangunan Dikebut, Pembalap Inggris Scott Redding Tak Nyaman Main di Sirkuit Mandalika
Pihaknya itu juga menyinggung anggaran Rp1,1 triliun untuk pembangunan Sirkuit Mandalika. Selain itu, dia juga menyentil soal belum selesainya masalah sengketa lahan dengan sejumlah penduduk setempat.
"Mestinya baru kita tahu juga kalau ternyata Pak Jokowi pakai pawang tuh, main motor. Jadi, buat apa ada anggaran satu koma sekian triliun kalau bisa diselesaikan dengan pawang? Perbanyak pawangnya saja tuh," tegas Rocky.
"Daripada kita buang banyak uang dan uang itu akhirnya berubah jadi olok-olok, padahal uang itu seharusnya tiba pada petani-petani yang tanahnya belum dibayar. Rakyat banyak yang belum dibayar kan? Masih ada 14 kepala keluarga yang belum dibayar di Mandalika," lanjutnya.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu juga menegaskan bagi penduduk yang belum dibayar tanahnya berhak lapor kepada polisi.
"Nah mereka yng seharusnya pergi lapor ke polisi," ujarnya.***