Network
MEDIA BLITAR – Dilansir dari laman setkab, dalam persiapan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah terus memperkuat kebijakan pengendalian Covid-19 sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun aturan-aturan untuk melakukan pengendalian.
Seperti edaran Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan hingga edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 tentang aturan mobilitas dan kekarantinaan perjalanan di masa pandemi.
Baca Juga: Girangnya Aurel Hermansyah Dapat Kado Buku Soal Posisi Seks, Jadi Bekal Bulan Madu Atta Halilintar
Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penanganan Covid-19 harus berjalan seimbang. Salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan daya konsumsi masyarakat.
Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Salah satunya, dengan mendorong pemberi kerja untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.
Prakiraan konsumsi rumah tangga yang dapat dipicu dengan pemberian THR ini adalah sekitar Rp215 triliun.
Menurut Airlangga, pemberian THR kepada karyawan untuk mendorong meningkatnya konsumsi menjelang lebaran adalah hal yang memang seharusnya, karena itu termasuk hak setelah mengerjakan berbagai kegiatan yang sudah diberikan.
Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai dukungan agar dunia usaha memiliki kemampuan untuk membayarkan THR, di antaranya relaksasi PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) untuk industri otomotif yang memicu kenaikan penjualan, penjaminan kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021, serta subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca Juga: Keponya Arsy Sama Aurel Hermansyah, Tanyakan Soal Perannya Jadi Istri Atta Halilintar: Enak Nggak?
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram yang diberikan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Airlangga menjelaskan, bansos beras tersebut berasal dari Bulog. Bulog sendiri mendapatkan dana anggaran Rp2 triliun yang bisa digunakan untuk membeli gabah dari petani sebesar 440 ribu ton.
Pemerintah juga sedang mengupayakan percepatan penyaluran target output Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai yang belum terpenuhi, dan memajukan pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei.
Prakiraan kemungkinan realisasi dari percepatan perlindungan sosial ini adalah sebesar Rp14,12 triliun.
Airlangga juga menerangkan bahwa pemerintah juga mendorong Hari Belanja Nasional (Harbolnas) yang jatuh di H-10 sampai H-5 Hari Raya Idul Fitri. Hari Belanja Nasional ini melalui media online dan ditujukan untuk semua produk-produk nasional.
Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk subsidi ongkos kirim pada penyelenggaraan Harbolnas. ***
