Network
“Ini tugas berat dan besar tetapi harus kita lakukan untuk semakin melengkapi persyaratan legal lembaga pers dan tentu meningkatkan kualitas jurnalisme yang dilakukan oleh teman teman semua,” ucap Agus Sulistriyono.
Baca Juga: PRMN Sahabat UMKM, MEDIA BLITAR Siap Bantu Promosi dan IKLAN GRATIS Bagi Pelaku Usaha di Blitar Raya
Dijelaskan lebih lanjut oleh Agus Sulistriyono bahwa, kegiatan tersebut adalah upaya untuk melanjutkan bagaimanapun kinerja jurnalistik harus dibedakan dengan media sosial.
Hal ini mengingat bahwa ekosistem digital telah mengubah tatanan dan beberapa aspek terkait bisnis media online, serta secara kelembagaan media massa yaitu online, harus dibedakan dengan media sosial.
“Aspek hukum yang menaungi media massa online dengan media sosial jelas berbeda sehingga persyaratan kelembagaan maupun personal dari praktisi media massa harus kita penuhi. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya perlindungan praktisi media online,” sambung Agus Sulistriyono.
Baca Juga: AHY Terancam Dipenjara Pasca Dilaporkan ke Polisi, Annisa Pohan Darah Tinggi Pantau Konflik Suaminya
Sementara itu, Kamsul Hasan menyampaikan bahwa, untuk penyusunan modul UKW, perlu membahas secara rinci, tentang aspek hukum yang berterkaitan dengan praktik jurnalistik.
Hal ini kemudian terdapat mata uji untuk UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pedoman pemberitaan terkait, di antaranya Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) di dalamnya.
“Untuk media digital juga ada penekanan pada Pedoman Pemberitaan Media Siber. Inilah yang membedakan dengan modul untuk UKW berkarakter media cetak. Jadi modul yang dipakai PRMN diselaraskan dengan karakter media online,” ucap Kamsul Hasan.
