MEDIA BLITAR – Belum apa-apa calon Ibu Kota Baru Indonesia kena banjir dan melalap ratusan rumah warga. Buntut dari kejadian ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kena semprot dari pegiat sosial.
Banjir ini diketahui terjadi di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) disindir tentang rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia.
Baca Juga: 10 Tempat Wisata Calon Ibukota Baru Indonesia Yaitu Kalimantan Timur, Salah Satunya Pulau Kumala
Banjir tersebut terjadi pada Jumat, 17 Desember 2021 yang disebut diakibatkan oleh hujan pada pukul 14.00 WITA dan pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00-18.00 WITA.
Buntut dari banjir tersebut, sejumlah 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan PPU terendam.
Menyadur dari cuitan Twitter Christ Wamea oleh MEDIA BLITAR, pegiat media sosial itu menyindir tentang rencana pemindahan ibu kota Indonesia.
Baca Juga: China Diklaim Rebut Ibukota Baru Indonesia di Pulau Kalimantan Proyek Presiden Jokowi, Cek Faktanya
“Mau menghindar banjir Jakarta ternyata ibu kota baru juga langganan banjir. Pemimpin ruwet,” ujar Christ Wamea.
PPU adalah lokasi yang ditargetkan akan untuk membangun ibukota baru Indonesia.
Sebelumnya, Jokowi berujar jika pemindahan ibu kota Indonesia dimaksudkan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan dan banjir.
Baca Juga: Pernah Duet Bersama Jokowi Pimpin Ibukota Jakarta, Begini Harapan Ahok untuk Sang Presiden
Namun, alasan tersebut justru dinilai jika pemerintah malah lari dari masalah, bukan menyelesaikannya.
Selain itu, tidak sedikit pihak yang menolak rencana pembangunan ibu kota baru tersebut dengan berbagai perhitungan risiko, salah satunya yaitu mengenai pembiayaan yang merupakan aspek vital dalam proyek konstruksi.
Setiap ide baik untuk memindahkan ibu kota negara, sudah seharusnya tidak hanya melibatkan kepentingan penguasa ataupun individu tertentu hingga memunculkan dampak negatif seperti korupsi, tetapi juga ada peran dari segenap bangsa Indonesia.
Kemudian, dasar hukum memainkan peran sebagai pengantisipasi dampak negatif dan disempurnakan oleh dukungan masyarakat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelumnya telah menyatakan jika APBN hanya bisa memberikan anggaran 20 persen dari biaya yang harus ditanggung untuk pembangunan ibu kota baru.
Baca Juga: Utusan Vladimir Putin Bertemu Jokowi, Kerjasama Besar Ditandatangani RI-Rusia di Bidang Apa Saja?
Sisanya, disarankan diambil dari penjualan atau penyewaan aset yang ada di Jakarta dalam jangka panjang.
Usulan tersebut menuai polemik baru dengan dianggap sejarah Indonesia akan hilang jika aset-aset negara dijual atau disewakan jangka panjang.***