Network
MEDIA BLITAR – Junta Myanmar buka suara soal laporan PBB dan utusan Amerika Serikat (AS), mereka menuding laporan dan utusan PBB berasal dari sumber yang tidak jelas juntrungannya.
Junta menuduh keduanya membuat tudingan yang mengada-ada dan menyalahi kedaulatan negara, kata junta militer dalam tanggapan terkini terhadap respons komunitas internasional.
“Myanmar tidak dapat menerima motif organisasi itu menargetkan sebuah negara dan memanfaatkan HAM sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal,” katanya.
Baca Juga: Amerika Serikat Pertimbangkan Langkah Politik dan Ekonomi Soal Krisis Myanmar
Aksi protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari, dengan militer dituding melakukan tindakan sadis dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil meski junta menyalahkan kekacauan pada teroris yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.
Kementerian luar negeri Junta mengatakan laporan dan pernyataan baru-baru ini oleh utusan khusus Christine Schraner Burgener dan pelapor khusus Tom Andrews jauh dari kenyataan dan mencerminkan bahwa PBB bias.
“Myanmar tidak dapat menerima motif organisasi itu menargetkan sebuah negara dar memanfaatkan HAM sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal,” kata kementerian melalui bantahan pada Minggu malam.
Baca Juga: Junta Salahkan Asing Atas Krisis Ekonomi di Myanmar, Menteri: Diperburuk Sabotase dan Pembangkangan
Schraner Burgener, yang mundur setelah tiga tahun menjabat, pekan lalu mengatakan militer tidak berminat untuk kompromi atau dialog dan peluang komunitas internasional untuk membawa Myanmar kembali ke jalan yang benar kecil.
Junta mengatakan utusan itu menggunakan jumlah kematian yang tidak dapat dipercaya, membuat tudingan tanpa penjelasan spesifik dan 'memuluskan' kekerasan yang dilakukan lawan-lawan mereka.
