Network
MEDIA BLITAR- Beberapa waktu lalu muncul vaksin berbayar yang ditentukan tarifnya oleh pemerintah dengan harga mencapai Rp879.140 per dosis penuh sebanyak dua kali.
Vaksin berbayar yang ditetapkan pemerintah pun mendapat banyak kritikan dari sejumlah kalangan dan juga pihak masyarakat.
Tidak hanya itu, kini kritik vaksin berbayar di tanah air datang dari dunia internasional salah satunya melalui Lembaga Kesehatan Dunia atau dikenal dengan nama World Health Organization(WHO).
Baca Juga: dr. Lois Sebut Tubuh Sultan Andara Ada Etil Mercury Usai Vaksin, Raffi Ahmad: Jangan Takut
Kritikan dari Lembaga Kesehatan Dunia tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa.
Menurut Dr Ann Lindstrand, penetapan harga atau vaksin Covid-19 berbayar pada kondisi pandemi di tanah air akan menimbulkan masalah etika.
Selain itu program vaksinasi Covid-19 berbayar disebutkan Dr Ann Lindstrand akan mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin.
“Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi,” ujar Dr Ann Lindstrand seperti dikutip dari dalam situs resmi WHO melalui Galamedianews.com, Kamis, 15 Juli 2021.
Baca Juga: Vaksin Booster Akan Dilaksanakan Bulan September Mendatang di Inggris, Indonesia Kapan?
Selanjutnya Dr Ann Lindstrand menjelaskan bahwa seharusnya cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan.
Selain itu Dr Ann Lindstrand menjelaskan alasan penerapan vaksin berbayar seperti yang terjadi di Indonesia tidak cukup kuat.
Hal ini dikarenakan banyak negara yang mendapat jatah dosis vaksin Covid-19 melalui mekanisme kerja sama multilateral COVAX Facility yang berada di bawah WHO
Walaupun pengiriman vaksin ke negara-negara COVAX memerlukan biaya seperti transportasi dan logistik, namun Dr Ann Lindstrand menyebutkan bahwa bank pembangunan multilateral, Bank Dunia, dan lembaga internasional lainnya telah menanggung dana tersebut.
Baca Juga: Fungsi Vaksin Secara Jelas, dr. Tirta Ungkapkan Fungsinya Bukan Obat Covid-19, Simak Penjelasannya
"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain, tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," tambah Dr Ann Lindstrand.
Di sisi lain dari pihak Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan juga ikut menyinggung kondisi Covid-19 di Indonesia yang sedang tinggi.
"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi sangat sulit," kata Dr Mike Ryan.
Dr Mike Ryan pun menyinggung soal program vaksinasi gratis di Indonesia dalam kampanye melakukan imunisasi massal.
"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui jalur inisiatif seperti COVAX. Jadi intinya, vaksinasi gratis dalam kampanye melakukan imunisasi massal terutama kaum rentan dan tenaga kesehatan adalah rencananya (Indonesia)," ungkap Dr Mike Ryan.
Seperti diketahui sebelumnya pemerintah Indonesia akan membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong.
Namun akhirnya pelaksanaan pembukaan rencana vaksin berbayar pada Senin, 12 Juli 2021 harus ditunda sementara karena adanya protes dari sejumlah kalangan dan masyarakat.***
