WHO Kritik program Vaksinasi Berbayar di Indonesia: Menimbulkan Masalah Etika Dan Akses

- 15 Juli 2021, 20:17 WIB
ilustrasi vaksin Covid-19
ilustrasi vaksin Covid-19 /Pixabay/torstensimon/

Selanjutnya Dr Ann Lindstrand menjelaskan bahwa seharusnya cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan.

Selain itu Dr Ann Lindstrand menjelaskan alasan penerapan vaksin berbayar seperti yang terjadi di Indonesia tidak cukup kuat.

Hal ini dikarenakan banyak negara yang mendapat jatah dosis vaksin Covid-19 melalui mekanisme kerja sama multilateral COVAX Facility yang berada di bawah WHO

Walaupun pengiriman vaksin ke negara-negara COVAX memerlukan biaya seperti transportasi dan logistik, namun Dr Ann Lindstrand menyebutkan bahwa bank pembangunan multilateral, Bank Dunia, dan lembaga internasional lainnya telah menanggung dana tersebut.

Baca Juga: Fungsi Vaksin Secara Jelas, dr. Tirta Ungkapkan Fungsinya Bukan Obat Covid-19, Simak Penjelasannya

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain, tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," tambah Dr Ann Lindstrand.

Di sisi lain dari pihak Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan juga ikut menyinggung kondisi Covid-19 di Indonesia yang sedang tinggi.

"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi sangat sulit," kata Dr Mike Ryan.

Dr Mike Ryan pun menyinggung soal program vaksinasi gratis di Indonesia dalam kampanye melakukan imunisasi massal.

Baca Juga: Ketahuilah Dampak Vaksin Moderna yang Digunakan untuk Rakyat Indonesia dan Sebagai Booster Para Nakes

Halaman:

Editor: Farra Fadila

Sumber: Galamedia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah