MEDIA BLITAR - Uni Eropa turun tangan dalam konflik antara Turki vs Yunani di Mediterania Timur. Bahkan Uni Eropa telah memberikan ultimatum ke Turki dengan sanksi ekonomi jika masih memaksa untuk perang melawan Yunani.
Hal ini diungkapkan oleh Diplomat Uni Eropa Josep Borell, Jumat 28 Agustus 2020 kemarin. Borell menyampaikan jika Uni Eropa saat ini memberi kesempatan Turki untuk berdialog dengan Yunani.
Kalau tidak, dia akan memberikan sanksi tegas pada Ankara. Sengketa antara Athena dan Turki terjadi karena perbedaan pendapat tentang batas perairan dan hak pengeboran gas alam di dekat pulau Siprus.
Baca Juga: Sinopsis Film Come And Find Me di Bioskop Trans TV, Aksi Melawan Mafia Demi Selamatkan Kekasih
Konflik ini semakin memanas saat kedua belah pihak mulai mengirim kapal-kapal perang untuk saling mengawasi.
Hal ini yang membuat Uni Eropa memutuskan untuk menghentikan aktifivitas Turki yang melakukan eksplorasi di wilayah tersebut.
"Kami bisa saja bertindak pada sektor industri terkait, dimana ekonomi Turki terhubung dengan ekonomi Eropa," kata Josep dikutip dari Al Jazeera dan Pikiran Rakyat.
Baca Juga: Kuota Internet Gratis Untuk Pelajar dan Dosen, Begini Cara Mendaftarnya
Diplomat ini juga menjelaskan jika keputusan ini diambil setelah menemui menteri-menteri luar negeri dari negara anggota Uni Eropa di Berlin. Uni Eropa mendukung Yunani yang telah meratifikasi perjanjian maritim dengan Mesir untuk melawan klaim Turki.
Mengetahui ultimatum tersebut, Ankara memberikan argumen jika keputusan Uni Eropa telah melampaui batas. Hami Aksoy, Menteri Luar Negeri Turki berpendapat jika Uni Eropa tidak memiliki hak untuk menerima atau menolak klaim Yunani.
"Uni Eropa telah melampaui batas ketika mengkritik aktivitas hidrokarbon kami di dalam paparan benua kami dan meminta kami berhenti," ungkapnya.
Baca Juga: Link Live Streaming Arsenal vs Liverpool dalam Community Shield, Malam Ini Pukul 22.30 WIB
Menurut jurnalis Al Jazeera Sinem Koseoglu, Ankara meminta Uni Eropa untuk tidak memihak Yunani yang melawan hukum internasional.
"Yunani bukan negara kepulauan. Adanya paparan benua untuk pulau-pulau Yunani adalah ilegal menurut hukum internasional," jelas Sinem mengutip ucapan Hami.
Sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas sempat berkunjung ke Ankara dan Athena untuk mendinginkan konflik yang terjadi. namun, cara ini gagal menuai hasil.
Baca Juga: Kisah Transgender Oscar Lawalata Menjadi Perhatian Publik, Ini Kata Mario Lawalata
Heiko dan Josep mengatakan Uni Eropa akan memberi kesempatan Turki dan Yunani yang sama-sama anggota NATO untuk mendinginkan kepala dan berdialog.
Sikap Uni Eropa terhadap Ankara akan diputuskan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) dua hari pada 24-25 September 2020 mendatang.
***