Embargo akan ditetapkan berupa larangan kegiatan ekspor atau impor pada komoditas tertentu yang berimbas pada kesulitan negara yang memperoleh sanksi tersebut.
Mengingat kebutuhan pada bahan baku tertentu akan berimbas pada guncangan di suatu perusahaan produksi, maka produksi pada barang tertentu tentunya memerlukan bahan baku impor dari negara lain dengan harga yang lebih mahal dan juga kualitas yang tentunya berbeda.
Kebijakan embargo ini tentunya akan membawa dampak yang negatif. Terlebih lagi bila negara yang bersangkutan mempunyai tingkat ketergantungan pada bahan baku yang harus diimpor, atau komoditas dari suatu negara yang sudah siap untuk diimpor. Hal tersebut akan memberikan kerugian yang besar untuk negara yang terkena sanksi.
Kebijakan embargo juga akan membuat kondisi perekonomian pada suatu negara menjadi tidak stabil. Kerugian yang besar dan juga dampak yang paling parah adalah PHK besar-besaran. Selain itu, kedua negara juga akan terjadi perang dingin karena dampak buruk yang diterimanya.
Oleh karena itu, banyak negara yang pada akhirnya memberlakukan perundingan yang bahkan melibatkan PBB dan juga WTO untuk bisa menerapkan langkah paling baik dalam aksi embargo yang ditetapkan.
Hal tersebut dilakukan demi kepentingan perdamaian kedua negara dan juga kehidupan pada masyarakat negara tersebut.
Kebijakan embargo juga mempunyai kurun waktu tertentu yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan keputusan negara pemberi embargo tersebut. Namun, di dalamnya harus ada kesepakatan terlebih dahulu pada kedua negara jika kebijakan embargo ingin dicabut.
Untuk bisa mencabut kebijakan embargo tentunya tidak mudah dilakukan. Bahkan umumnya akan ada perundingan yang alot dan memerlukan waktu lama untuk bisa mencabut kebijakan embargo ini.