Network
MEDIA BLITAR – Simak berikut fakta tragedi G30S PKI atau gerakan 30 September 1965 PKI yang perlu kamu ketahui.
Gerakan 30 September 1965 PKI atau G30S PKI merupakan pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia.
Tragedi G30S PKI terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Hal itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme.
Saat itu Gerakan G30S PKI dipimpin oleh DN Aidit yang gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat untuk mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa.
Hingga, akhirnya Komandan Batalyon I Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri, memulai gerakan tersebut dengan aksi bersenjata dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta.
Berikut 5 fakta tragedi G30S PKI:
1. Gerakan 30 September 1965 ini berada dibawah pimpinan Letkol Untung dari Komando Balation I Resimen Cakrabirawa. Kemudian, Letkol Untung menunjuk Lettu Dul Arief menjadi ketua pelaksanaan penculikkan.
2. Gerakan G30S PKI tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di Yogyakarta dan menewaskan tiga orang.
Tiga orang tersebut adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, dan Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto.
3. Pasukan bergerak mulai pukul 03.00, enak jendral menjadi korban penculikkan dan pembunuhan, yakni Letnan Jendral Anumerta Ahmad Yani, Mayjen. Raden Soeprapto, Mayjen Harjono, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Pirre Tandean.
Keseluruhan korban penculikan tersebut, dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta.
4. Satu jendral selamat dalam penculikan ini yakni Jenderal A.H. Nasution.
Namun, putrinya menjadi korban yakni Ade Irma Suryani dan juga ajudannya bernama Lettu Pierre Tandean.
5. PKI menguasai Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD.
Saat itu PKI umumkan sebuah Dekrit yang diberi nama Dekrit no.1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S PKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jendral yang ingin mengambil alih negara.***
