PLN Tak Memberikan Informasi Kenaikan Listrik, Melanggar UU Perlindungan Konsumen

Lebih lanjut dirinya menegaskan, "sampai sekarang tampaknya klausul itu tidak diubah. Nah kalau ada pelanggaran atas itu konsekuensinya batal demi hukum menurut undang-undang perlindungan konsumen. Batal demi hukum ini bisa dipidanakan dengan ancaman penjara 5 tahun atau denda Rp2 miliar," tegasnya.

Selain itu, sambung Firman, jika merujuk pada undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam pasal 4 tercatat jika setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, jika PLN tak memberikan kejelasan mengenai dugaan kenaikan listrik ini maka dinyatakan melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

"Jadi informasi yang benar terkait kenaikan ini menjadi hak konsumen," tutupnya.