Network
MEDIA BLITAR – Upah minimum tahun 2021 dikabarkan tidak akan mengalami kenaikan akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia serta kemampuan pengusaha ataupun perusahaan untuk membayar upah buruh.
Penetapan kebijakan ini adalah jalan tengah yang diambil pemerintah guna mengurangi dampak COVID-19 yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar upah serta menjaga kelangsungan usaha para pengusaha
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta.
Baca Juga: Cara Baru Bayar QRIS, Unggah QRIS ke ShopeePay Dari Galeri Ponsel
Sebelumnya, Menaker mengeluarkan SE Nomor M/11/HK.04/2020 kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020 dan hingga Selasa, 27 Oktober 2020 lalu, sudah ada 18 provinsi yang menyatakan untuk mengikuti SE tersebut.
Mendengar kabar tersebut, organisasi buruh mengancam kembali menggelar mogok nasional, jika surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang tidak akan menaikkan UMP 2021 diberlakukan.
Dilansir dari rri 30 Oktober 2021, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal bahkan menegaskan, mogok nasional ke depan bakalan lebih besar ketimbang mogok atas penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilakukan beberapa hari ini.
Baca Juga: Daftar Nominasi MAMA 2020: dari BTS, EXO hingga BLACKPINK Ada di Sini
"Jauh lebih berat dari mogok kerja kemarin," tegas Said melalui konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat 30 Oktober 2020.
