MEDIA BLITAR - Film dokumenter "Dirty Vote" menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama karena menyoroti isu kecurangan dalam pemilu 2024.
Dalam film tersebut, tiga Ahli Hukum Tata Negara dari Indonesia dihadirkan, salah satunya adalah Feri Amsari, yang merupakan dosen aktif di Universitas Andalas.
Profil Feri Amsari
Feri Amsari menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Andalas pada tahun 2004. Setelah itu, ia melanjutkan studi pascasarjana di universitas yang sama dan memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2008.
Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan magister perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School di Virginia.
Selain menjadi pengamat hukum tata negara, Feri juga aktif sebagai peneliti senior dan pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO).
Ia sering menulis tentang politik, hukum, dan kenegaraan di berbagai media cetak, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Feri juga aktif menulis untuk jurnal-jurnal terkemuka yang terakreditasi dan terindeks Scopus.
Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademis, seperti menjadi anggota tim atau pelatih dalam lomba debat konstitusi, karya tulis ilmiah, dan peradilan semu.
Isu yang Dibahas dalam Film
Dalam "Dirty Vote", Feri Amsari bersama dengan Bivitri Susanti dan Zainal Mochtar membahas berbagai isu kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.
Mereka menyoroti penggunaan kekuasaan yang kuat untuk mempertahankan status quo demi kepentingan politik tertentu.
Biodata Singkat Feri Amsari
Nama Lengkap: Feri Amsari
Nama Panggilan: Feri
Tempat Lahir: Padang, Sumatera Barat
Tanggal Lahir: 2 Oktober 1980
Usia: 43 tahun
Pendidikan: Universitas Andalas dan William and Mary Law School
Pekerjaan: Dosen
Dikenal sebagai: Pakar Hukum Tata Negara
Instagram: @feriamsari
Film "Dirty Vote" telah tayang pada 11 Februari 2024 dan dapat disaksikan melalui kanal resmi Dirty Vote di YouTube.
Itulah sedikit gambaran tentang profil dan kontribusi Feri Amsari, seorang ahli hukum tata negara, dalam film dokumenter yang memunculkan isu-isu penting terkait pemilu.***